DEMOKRATISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Istilah demokratisasi sebenarnya merupakan pengembangan dari kata demokrasi yang berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokratisasi identik dengan pendemokrasian yang berarti proses, perbuatan, atau cara mendemokrasikan. Sedang mendemokrasikan berarti membuat menjadi demokratis (Tim Penyusun Kamus, 1993). Dalam bahasa lain, demokratisasi adalah usaha membebaskan diri dari belenggu aturan atau norma yang dapat mengurangi kebebasan untuk berkreasi. Sebagai usaha membebaskan diri, maka demokratisasi menuntut para anggotanya untuk aktif dan kreatif  serta mampu mengambil inisiatif dalam melahirkan gagasan atau ide baru. Ini berarti bahwa, demokratisasi menuntut prakarsa dari bawah (buttom up), sehingga keberhasilan dan kegagalan demokratisasi tergantung pada anggota itu sendiri.

Demokratisasi sering dikacaukan dengan otonomisasi. Padahal kedua istilah ini berbeda. Meskipun keduanya bermuara pada upaya untuk membebaskan diri dari segala peraturan atau birokrasi yang mengikat, namun mempunyai perbedaan prinsipiil. Otonomisasi merupakan kebebasan untuk mengembangkan diri berdasarkan “pemberian” dari atas (top down). Hal ini, sebagaimana yang kita lihat sekarang, dengan adanya otonomi (otonomisasi) daerah yang merupakan pemberian dari pusat.

Munculnya demokratisasi (termasuk otonomisasi) dalam dunia pendidikan, merupakan realitas sosial sebagai tuntutan semua pihak yang ingin maju. Hal ini sebagai antithesa dari thesa pendidikan masa lalu yang  sangat ketat birokrasi dan formalitasnya. Berbagai ketentuan dan mekanisme yang cenderung amat ketat (rigid) dan cenderung bersifat impersonal. Birokrasi dan formalitas itu telah demikian mempribadi, bergerak dari suatu mekanisme yang canggih untuk melindas siapapun, tanpa pertimbangan-pertimbangan manusiawi (Azra, 1998). Mekanisme birokrasi dan formalitas yang amat ketat itulah yang mengatur dan mengarahkan tingkah laku orang yang berada di lingkungan pendidikan. Pada akhirnya pemikiran dan tingkah laku yang muncul dalam proses pendidikan bukan lagi bersumber dari fitrah manusiawi dan nurani kemanusiaan, tetapi timbul dari birokrasi itu sendiri. Kondisi ini mengakibatkan pendidikan berubah fungsinya menjadi tempat perburuan formalitas, semacam prestasi akademik, ijazah dsb.

Kondisi tersebut jelas berbeda dengan tuntutan pendidikan moderen yang mengutamakan kebebasan kepada semua pihak, termasuk anak didik, untuk berkreasi mengembangkan potensinya, tanpa harus dihambat oleh aturan atau norma yang menyesakkan. Sebab dengan kebebasaan, pikiran semakin terbuka, sehingga ide-ide pengembangan semakin mengalir deras (Ghofir, 1999).

Tulisan ini akan mencoba mengkaji demokrasi lembaga pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan moderen. Untuk itu, kajian ini akan memfokuskan pada pencarian profil lembaga pendidikan Islam yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan jaman.

Relevan dengan pengertian demokratisasi tersebut, maka penulis akan mengadaptasi pengertian dari Langgulung tentang lembaga pendidikan Islam. Menurut Langgulung (1980) lembaga pendidikan Islam adalah suatu wahana yang kondusif untuk menyiapkan generasi muda mengisi peran hidupnya, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.  Definisi ini nampaknya lebih memberikan ruang terbuka terhadap pemaknaan lembaga pendidikan Islam, bahwa lembaga pendidikan Islam tidak dimaknai pada hal-hal yang bersifat formal, seperti perguruan tinggi agama, madrasah, dan pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga keagamaan yang tumbuh subur di masyarakat, semacam majlis taklim. Dengan demikian, demokratisasi lembaga pendidikan Islam berarti suatu prakarsa untuk membangun lembaga pendidikan Islam secara bebas dan bertanggungjawab berdasarkan hak dan kewajiban bersama untuk menghantarkan seseorang (termasuk anak didik) mencapai tujuan pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dikembangkan strategi ganda dengan maksud untuk memadukan pendekatan-pendekatan situasional jangka pendek dengan pendekatan konseptual jangka panjang. Sebab, lembaga pendidikan Islam adalah tempat dimana usaha mempersiapkan anak-anak muslim berlangsung, agar mereka dapat menghadapi dan menjawab tuntutan kehidupan dan perkembangan jaman secara manusiawi dan islami (Mastuhu, 1999).

Hubungan usaha lembaga pendidikan Islam dengan kehidupan dan tantangan itu haruslah merupakan hubungan yang prinsipiil dan bukan hubungan insidentil dan tidak menyeluruh. Untuk itu, pimpinan lembaga pendidikan Islam perlu melakukan pendekatan dan inovasi yang obyektif dan kreatif agar tercipta usaha-usaha pendidikan berdasarkan kepentingan anak didik, masyarakat Islam dan umat manusia secara keseluruhan  (Azra, 1998).

Untuk mencapai usaha tersebut, diperlukan prakarsa dalam menciptakan tatanan kelembagaan yang sungguh-sungguh dan berorientasi kepada masa depan untuk kepentingan anak didik yang secara nyata akan hadir menghadapi masa depan (Dimyati, 1995). Dengan kata lain, usaha perencanaan kelembagaan hari ini adalah untuk membangun sejarah Islam di masa depan. Untuk mencapai usaha ini, maka upaya demokratisasi lembaga pendidikan Islam tidak boleh sepotong-sepotong, tetapi harus menyeluruh yang melibatkan semua unsur yang terlibat dan berperan dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam (Mastuhu, 1999).

Unsur-unsur lembaga pendidikan Islam ini, menurut penulis antara lain manajemen, tenaga pendidik, anak didik, dan performansi kelembagaan. Masing-masing unsur ini bukan sesuatu yang terpisah, tetapi membentuk satu kesatuan sistem yang saling berinteraksi.

Manajemen lembaga pendidikan Islam harus diletakkan dalam kerangka manajemen moderen. Ciri pokok manajemen moderen adalah terbuka dan didukung oleh tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya (Usa, 1991). Demikian juga mengenai tenaga pendidik, harus profesional-religius. Menurut Nasr, sebagaimana dikutip oleh Azra (1998), tenaga pendidik profesional-religius itu harus dapat diteladani akhlaknya, disamping kemampuan keilmuan dan akademisnya. Selain itu, tenaga pendidik haruslah mempunyai tanggungjawab moral dan keagamaan untuk membentuk anak didik menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Dengan demikian, tenaga pendidik dalam konsep pendidikan Islam adalah sumber ilmu dan moral (Al-Maududi, 1983).

Sedang anak didik yang diinginkan oleh lembaga pendidikan Islam adalah cerdas, trampil, mandiri, dan akhlakul karimah. Untuk itu, keberhasilan pendidikan Islam ukurannya adalah anak didik dapat berperilaku yang baik (akhlakul karimah) sekaligus mampu menalar dan melahirkan ide-ide yang segar sebagai buah dari model pendidikan yang komunikatif dan terbuka. Akhlakul karimah tidak hanya sekedar anak didik dapat membedakan baik-buruk, tetapi lebih dari pada itu, yakni tercermin dalam pribadi yang mandiri, jujur, disiplin, bertanggungjawab, tidak pamrih, cinta ilmu, cinta kemajuan, kritis, dan suka bekerja keras (Mudzhar, 1992).

Demikian juga mengenai performansi kelembagaan, lembaga pendidikan harus mencerminkan Islamic cultural, yaitu seperangkat pengetahuan, kepercayaan, adat kebiasaan, dan ketrampilan yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti bersih, anggun, dihiasi dengan aktivitas-aktvitas yang akademis-religius. Performansi ini dapat tercipta melalui pembiasaan dan disiplin yang tinggi bagi semua civitas akademika. Tanpa usaha ini, mustahil performansi ini dapat tercipta dengan baik. Untuk itu, pembiasaan dan disiplin harus menjadi bagian penting dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam.

Untuk mencapai cita-cita lembaga pendidikan Islam, apapun bentuk pengembangannya, lembaga pendidikan Islam harus diproyeksikan sebagai wahana untuk:

  1. Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman, dan multi aspek keihsanan.
  2. Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik.
  3. Memajukan ilmu dan teknologi berserta manfaat dan aplikasinya.
  4. Meningkatkan kualitas hidup.
  5. Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan yang islami.
  6. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, sesama manusia, dan makhluk lainnya (Feisal, 1995).

Apabila lembaga pendidikan Islam dapat memenuhi hal tersebut, maka  tidak mustahil akan menemukan momentum keberhasilannya. Demikian pula sebaliknya, apabila kurang bahkan tidak mampu mengembangkan hal tersebut,  maka kemungkinan besar lembaga pendidikan Islam akan mengalami kegagalan. Kalaupun tidak gagal, mungkin tidak dapat dibanggakan dan menjadi lembaga pilihan umat. Padahal menjadi lembaga pilihan umat merupakan tujuan esensial dari eksistensi lembaga pendidikan Islam.

Dalam rangka otonomi daerah sekaligus desentralisasi pendidikan,, maka lembaga pendidikan Islam hendaknya berusaha untuk mengintegrasikan diri dalam kebijakan ini. Meskipun sampai hari ini belum ada kebijakan yang mengikat mengenai posisi lembaga pendidikan Islam dalam kerangka otonomi daerah, namun beberapa daerah sudah memberikan respon positif terhadap lembaga pendidikan Islam, berupa pemberian perhatian yang sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa, posisi dan jati diri lembaga pendidikan Islam diakui sama dengan institusi lainnya. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan lembaga pendidikan Islam adalah melakukan demokratisasi secara dinamis dan terencana. Dengan ini diharapkan, lembaga pendidikan Islam dapat menjadi lembaga alternatif  dan mampu bersaing, bersanding, dan bertanding dengan institusi lain dalam ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Semoga.

One thought on “DEMOKRATISASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

  1. Pesantren merupakan warisan pendidikan islam yang masih terjaga sampai saat ini. Maka jangan sampai rusak pendidikan yang ada di pesantren, karena itu merupakan warisan para leluhur masyarakat Indonesia dan harus dijaga.

    Pesantren merupakan lembaga pendidikan terbaik sampai saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *